TranslatePDF. MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA TENTANG LEMBAGA NEGARA Dosen Pembimbing : Dr.H.Akmal, SH,M.Si Disusun oleh 1. Mela Susrita (14075035) 2. Alifah Mutasyadilla (1405043) 3. Tri Penatria (14086433) UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2015 f KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat , karunia dan hidayahNya kepada Umumnyapemegang kekuasaa eksekutif adalah kepala negara yang dapat berupa presiden, perdana mentri, ataupun raja, sesuai dengan sistem pemerintahan yang diterapkan pada negara tersebut. Di Indonesia, pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi adalah presiden republik Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (1) dalam UUD 1945. Pasal ini berbunyi Kekuasaaneksaminatif dalam sistem Pemerintahan Indonesia dijalankan oleh A.DPR B.MPR C.Mahkamah Agung D.Presiden E.BPK - 23183662 Aprl6450 Aprl6450 15.07.2019 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Kekuasaan eksaminatif dalam sistem Pemerintahan Indonesia dijalankan oleh A.DPR B.MPR C.Mahkamah Agung D.Presiden E.BPK 2 Lihat jawaban Iklan Iklan Sistempemerintahan di Indonesia di dalam UUD 1945 dapat diketahui dalam batang tubuh dan penjelasannya. Berikutini praktek-praktek kenegaraa i sistem pemerintahan presidensiil dengan pembagian kekuasaan, antara lain sebagai berikut: Kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh BPK, Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangdn negara, BPK harus KekuasaanMoneter merupakan sebuah kekuasaan dimana untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, bahkan memelihara kestabilan nilai rupiah yang ada. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 23D UUD harga tiket kapal laut balikpapan surabaya 2023. Jakarta - Kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak dijalankan semena-mena. Bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia?Kekuasaan merupakan hal yang sangat penting bagi negara dalam menjalankan wewenang guna mengatur kehidupan pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan Kekuasaan secara HorizontalPembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi suatu lembaga. Pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara sederajat, sebagaimana dijelaskan dalam buku PTK Guru PKn oleh pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Pergeseran di sini maksudnya adalah pembagian klasifikasi kekuasaan negara yang awalnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan kini berubah menjadi enam jenis kekuasaan yang dimaksud adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara itu, enam jenis kekuasaan negara saat ini adalah1. Kekuasaan KonstitutifKekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan yang bertugas menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, seperti terdapat pada UUD 1945 pasal 3 ayat 1, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Kekuasaan EksekutifKekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan praktik pemerintahan negara. Kekuasaan ini diselenggarakan oleh pemimpin negara, yaitu presiden. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Kekuasaan LegislatifKekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 dan pasal 20A ayat 1, yakni Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi Kekuasaan YudikatifKekuasaan yudikatif disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, seperti dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat 2"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."5. Kekuasaan Eksaminatif/InspektifKekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat 1 yang berbunyi "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."6. Kekuasaan MoneterKekuasaan moneter merupakan kekuasaan yang digunakan untuk menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara stabilitas nilai rupiah. Kekuasaan moneter dipegang oleh bank sentral di Indonesia, yakni Bank Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 Pasal Kekuasaan Secara VertikalPembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian ini disesuaikan dengan tingkatan yang ada di pemerintahan. Adapun dasar dari pembagian kekuasaan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat 1."Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang."Berdasarkan ketetapan tersebut, maka pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti tertulis dalam buku Ilmu Politik karya Wisnu kekuasaan secara vertikal diselenggarakan dengan berasaskan desentralisasi di negara Indonesia. Dengan asas desentralisasi, pemerintahan pusat dapat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah guna mengatur dan mengurus pemerintahan di suatu daerah tidak dapat menjalankan wewenang daerah yang berada merupakan wewenang pemerintahan pusat, seperti urusan politik luar negeri, dan kekuasaan pada pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota dikoordinasi, dibina, dan diawasi oleh pemerintahan pusat bagian administrasi dan kewilayahan. Simak Video "Surya Paloh Bicara Intervensi Politik Usai Johnny Plate Tersangka" [GambasVideo 20detik] twu/twu Home Politik Senin, 05 Desember 2022 - 1607 WIBloading... Petugas memeriksa dome Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19/5/2022. FOTO/MPI/ARIF JULIANTO A A A JAKARTA - Trias politica merupakan istilah untuk pembagian atau pemisahan kekuasaan. Teori politik ini menyebut bahwa kekuasaan harus dipisahkan menjadi beberapa politica berasal dari bahasa Yunani, artinya politik tiga serangkai. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Inggris, John Locke lalu dikembangkan oleh Montesquieu. Melalui buku berjudul L'Esprit des Lois, Montesquieu menjelaskan panjang lebar mengenai teori Trias Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, trias politika merupakan pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan Legislatif kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif kekuasaan mengadili. Indonesia termasuk negara yang menganut teori politik ini penerapan Trias Politica di Indonesia1. LegislatifKekuasaan Legislatif terbagi menjadi tiga lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Kekuasaan legislatif berwenang untuk membuat dan mengesahkan EksekutifKekuasaan Eksekutif di Indonesia dijalankan oleh presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh para menteri. Kekuasaan ini berwenang untuk melaksanakan undang-undang dan roda YudikatifKekuasaan Yudikatif diisi oleh Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, Komisi Yudisial KY. Kekuasaan ini berwenang untuk mempertahankan undang-undang, dengan memberikan peradilan dan memiliki kuasa kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan selain tiga kekuasaan di atas, di Indonesia ada pula kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini berisi satu lembaga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang bertugas untuk memeriksa dan menjaga keuangan Rahmadiana Ihsanabd lembaga yudikatif politik indonesia dunia politik Baca Berita Terkait Lainnya Berita Terkini More 9 menit yang lalu 20 menit yang lalu 21 menit yang lalu 35 menit yang lalu 43 menit yang lalu 46 menit yang lalu - Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat tiga sistem pemerintahan yang banyak dianut negara-negara di dunia, yakni presidensial, parlementer, dan sistem Indonesia menjalankan sistem pemerintahan sesuai Undang-undang Dasar UUD 1945. Baca juga Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia yang Belum Terselesaikan Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah republik presidensial. Berikut ini penjelasannya. Sistem pemerintahan Indonesia Penjelasan tentang sistem pemerintahan Indonesia telah diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 yang merupakan konstitusi Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik. Sementara itu, dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Berikut ini bunyi Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Apa itu sistem presidensial? Presidensial adalah adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ilustrasi kekuasaan eksaminatif. Foto UnsplashPasca Amandemen UUD 1945, terdapat beberapa macam kekuasaan baru, salah satunya kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini berkaitan dengan keuangan negara eksaminatif merupakan bagian dari kekuasaan secara horizontal. Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan hanya terbagi menjadi tiga macam, yaitu legislatif, eksekutif, dan setelah amandemen UUD 1945, ditambahkan lagi kekuasaan konstitutif, moneter, dan eksaminatif. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Tim Ganesha Operation dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas berbicara tentang kekuasaan eksaminatif, kekuasaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga negara. Agar lebih memahami, simak penjelasan tentang kekuasaan eksaminatif kekuasaan eksaminatif. Foto UnsplashApa Itu Kekuasaan Eksaminatif?Berdasarkan informasi dari buku Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X, kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau sendiri merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab finansial negara. Secara garis besar, kehadiran BPK diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945 pasca-amandemen. Berikut bunyi Pasal 23E UUD 1945 pasca-amandemenAyat 1 “Untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.”Ayat 2 “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangannya.”Ayat 3 “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”Berdasarkan penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa tugas pokok BPK dibedakan menjadi tiga, yakniFungsi Operatif Melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan serta urusan keuangan Yudikatif Melakukan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi terhadap bendaharawan serta pegawai negeri bukan bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum, melalaikan kewajiban, atau menyebabkan kerugian besar untuk negaraFungsi Rekomendatif Memberikan pertimbangan pada pemerintah tentang pengurusan keuangan kekuasaan eksaminatif. Foto UnsplashMacam-macam Pembagian Kekuasan HorizontalMengutip buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X, ada beberapa pembagian kekuasaan horizontal selain kekuasaan eksaminatif. Berikut penjelasannyaKekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan guna mengubah dan menetapkan UUD. Pelaksananya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau merupakan kekuasaan melaksanakan UU dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh legislatif merujuk pada kekuasaan menyusun UU. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung MA dan Mahkamah Konstitusi MK.Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia menjadi pihak pelaksana kekuasaan yang Dimaksud dengan Kekuasaan Eksaminatif?Apa Saja Macam-Macam Pembagian Kekuasaan Horizontal?Apa Itu Kekuasaan Moneter? Kenali pembagian kekuasan secara horizontal yang dibagi menjadi enam kekuasaan, Ini penjelasannya. - Agar diakui oleh dunia, negara harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya pemerintah yang berkuasa. Indonesia dan negara lainnya memiliki lembaga negara yang memegang kekuasan untuk roda pemerintahan. Pembagian kekuasan di Indonesia dibagi dua, yaitu kekuasan horizontal dan vertikal. Baca Juga Rangkuman Ide Pokok Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat, Kelas 5 SD Tema 1 Pembagian tersebut sudah berdasarkan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Pembagian kekuasan tersebut memiliki perbedaan tugas dan fungsinya. Untuk kali ini kita akan membahas apa itu kekuasaan horizontal. Baca Juga Mengenal Perbedaan Coding dan Programming, Ternyata Keduanya Tak Sama Lalu, apa saja tugas pembagian kekuasan horizontal? Yuk, kita cari tahu! Kekuasaan Horizontal Kekuasaan horizontal ialah pembagian kekuasan berdasarkan fungsi seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam UUD 1945 kekuasaan horizontal ialah pembagian kekuasan negara yang dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan daerah. Baca Juga Rangkuman Jawaban Ide Pokok Siput Bukalah Hewan Lemah, Tema 1 Kelas 6 SD Lalu, pemerintah pusat berjalan atau berlangsung antar lembaga negara. Perubahan UUD 1945 membuat terjadi pergeseran dalam pembagian kekuasaan pemerintah pusat. Pembagian kekuasan yang sebelumnya dibagi tiga diubah menjadi enam kekuasaan negara. Kekuasan Konstitusi Kekuasan konstitusi merupakan kekuasaan yang bertugas untuk mengubah dan menerapkan UUD. Kekuasaan ini diemban oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Dalam UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Baca Juga Rangkuman dan Jawaban Macam-Macam Bunyi Pantul Kelas 4 SD Tema 1 Bukan hanya di Indonesia saja, hampir seluruh dunia memiliki konstitusi atau UUD. Konstitusi pada suatu negara merupakan hukum tertinggi yang mengatur mengenai penyelenggaraan negara. Kekuasaan Legislatif Kekuasaan yang satu ini bertugas untuk membuat atau membentuk undang-undang. Lalu, kekuasan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Namun, DPR bukan hanya menyusun dan membuat undang-undang, melainkan menyerap serta menghimpun aspirasi rakyat. Kekuasaan Eksekutif Kekuasan yang satu ini mungkin sering terdengar karena sering dibahas dalam pemberitaan. Kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan undang-undang yang udah dibuat. Namun bukan hanya itu, kekuasaan eksekutif juga bertugas sebagai penyelanggaraan negara. Menurut UUD 1945 menyatakan bahwa pemegang kekuasan pemerintahan ialah Presiden. Baca Juga Rangkuman Jawaban Jenis-Jenis Bunyi Infrasonik, Audiosonik, Ultrasonik Kelas 4 SD Kekuasaan Yudikatif Setelah itu tiga kekuasan sebelumnya, kekuasaan selanjutnya ialah yudikatif. Kekuasaan yudikatif memiliki tugas untuk mempertahankan Undang-Undang. Lalu, kekuasan ini juga untuk mengadili setiap pelanggar Undang-Undang. Pemegang kekuasaan ini antara lain Agung MA dan Mahkamah Konstitusi MK. Kekuasaan Eksaminatif Kekuasan yang satu ini berkaitan pemeriksaan dan tata kelola keuangan negara. Pemegang kekuasaan ini ialah Pemeriksa Keuangan BPK yang tertuang di dalam UUD 1945. Baca Juga Rangkuman Jawaban Kondisi Geografis Pulau-Pulau di Indonesia, Kelas 5 SD Tema 1 Kekuasaan Moneter freepik Kenali pembagian kekuasaan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kekuasaan moneter mungkin terdengar asing namun ini sangat penting untuk sebuah negara. Ini karena kekuasan moneter bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Selain itu, pemegang kekuasan ini juga bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kekuasan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia BI. - Ayo kunjungi dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani dunia pelajaran anak Indonesia. Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya. PROMOTED CONTENT Video Pilihan

kekuasaan eksaminatif dalam sistem pemerintah indonesia dijalankan oleh